PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR

PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR

Presiden Habbibie pada waktu itu menyiapkan opsi jajak pendapat di timor timur dan presiden B.J habibie memberikan 3 opsi. Di bawah proposal Habibie pemerintah di Jakarta bertanggung jawab hanya untuk kebijaksanaan luar negeri, menjaga musuh dari penyerbuan oleh negeri asing, dan masalah keuangan. Proposal Habibie merupakan otonomi luas di mana Jakarta bertanggung jawab untuk hanya tiga (3) bidang; urusan hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar, dan aspek kebijaksanaan moneter dan fiskil. Dalam bulan Agustus Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dan Portugal bertemu untuk pembicaraan mendalam mengenai masa depan Timor Timur. Akan tetapi kedua pihak masih mengalami perbedaan pendapat. Indonesia menganggap pelaksanaan otonomi luas di Timor Timur sebagai penyelesaian akhir masalah sementara Portugal melihat otonomi luas sebagai langkah pertama dalam proses kemerdekaan Timor Timur.  (Habibie, Bacharuddin Jusuf: 2006)

Menurut presiden Habibie setelah selama 24 tahun indonesia memberikan bantuan berupa pembangunan di Timor- Timur dan berbagai upaya diplomatik  untuk menyelesaikan konflik telah dilaksnakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di timtim tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti, bahkan mendapat berbagai tekanan daru pihak internasional, maka wajar jika pemerintahan habibie kemudian meyerahkan masalah ini kepada pihak PBB. Presiden B.J Habibie mengadakan perundingan dialog segitiga antara Portugal, Indonesia dan pihak PBB ( Makmur,2008:347). Pemerintah indonesia juga memberikan alternatif khusus terhadap Timtim yakni dengan memberikan otonomi khusus.  Kemudian pada tanggal 12 maret 1999, terjadi lagi perundingan yang menghasilkan naskah kesepakaan Indonesia dan Portugal untuk mengadakan pemungutan suara langsung atau jajak pendapat dengan sponsor untuk mengetahui keinginan rakyat Timtim . kesepakatan ini diumumkan didalam markas PBB di New York, dengan syarat pemungutan suara dilakukan dengan demokratis dan referendum.

sejarah pembentukan PNI

SEJARAH PNI

PNI pertama kali dibentuk oleh Soekarno pada bulan juli 1927 bertempat di Bandung, Pada tahun 1988 PNI mendapatkan kembali kesempatan dalam pemilu di Indonesia dan pada tahun 1999 PNI ikut berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia, dengan nama partai PNI Soepeni dan memperoleh suara sebanya 0,36% suara dalam pemilu Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2002, maka PNI Soepeni tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu partai ini memakai nama baru yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) dan mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2004 dan berhasil lolos dari verifikasi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Partai berlandaskan perjuangan marhaenisme ini memberikan prioritas kepada perbaikan nasib buruh, petani dan nelayan dalam programnya. Selain itu partai juga menekankan memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari KKN serta mengembangkan nasionalisme Indonesia yang tidak chauvinistik.