KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

 KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

Kebijakan ekonomi  itu sendiri adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan suku bunga dan anggaran pemerintah serta  pasar  tenaga kerja kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.

Ø  Kebijakan ekonomi portugis

Kebijakan oleh pemerintahan Portugis yakni menerapkan Monopoli perdagangan Portugis di daerah Sunda Kelapa dan Maluku pada tahun 1511 melalui Alfonso de Albuquerque. Namun monopoli ini gagal karena Portugis kekurangan kapal untuk mengangkut rempah-rempah dan komoditi lainnya (Djoened.1992:15). Selain itu kegagalan Portugis dalam memonopoli perdagangan di Maluku dikarenakan banyak pegawai-pegawai dari pihak Portugis yang melakukan korupsi dan menimbun sendiri hasil panen dari pihak petani. Kegagalan pihak Portugis juga disebabkan oleh hancurnya armada kapal Portugis di Jawa akibat perang di Malaka pada tahun 1511. Selain itu dengan kembali aktifnya perdangangan Asia menyebabkan sistem monopoli Portugis menjadi tidak efektif ( Ricklefs.2008:45 ).  Namun pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirimkan armada yang terdiri dari 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu namun salah satu armada kapal tersebut tenggelam di perairan Madura yang tujuan utama atas pengiriman armada Portugis itu untuk membangun monopoli perdagangan cengkih (Djoened.1992:20).

Setibanya di Pulau Maluku kapal Portugis disambut baik oleh Sultan Aby Lais, Sulta, mereka kemudian membuat perjanjian kepada pihak Portugis tentang pembuatan benteng di Ternate dengan imbalan Sultan Ternate akan menyediakan cengkeh bagi Portugis. Kemunduran Bangsa Portugis dalam menguasai monopoli  disebabkan adanya korupsi dan kalahnya armada Portugis dari Malaka. Selain itu juga disebabkan dengan adanya pembunuhan sultan Khairun (1537-1570) yang menyebabkan Sultan Baabullah yang merupakan anak dari Sultan Khairun mengadakan perawanan terhadap Portugis dengan mengepung basis kekuatan Portugis dan mengepung benteng pertahanan Portugis selama 5 tahun.

sejarah pembentukan PNI

SEJARAH PNI

PNI pertama kali dibentuk oleh Soekarno pada bulan juli 1927 bertempat di Bandung, Pada tahun 1988 PNI mendapatkan kembali kesempatan dalam pemilu di Indonesia dan pada tahun 1999 PNI ikut berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia, dengan nama partai PNI Soepeni dan memperoleh suara sebanya 0,36% suara dalam pemilu Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2002, maka PNI Soepeni tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu partai ini memakai nama baru yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) dan mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2004 dan berhasil lolos dari verifikasi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Partai berlandaskan perjuangan marhaenisme ini memberikan prioritas kepada perbaikan nasib buruh, petani dan nelayan dalam programnya. Selain itu partai juga menekankan memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari KKN serta mengembangkan nasionalisme Indonesia yang tidak chauvinistik.