KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

 KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

Kebijakan ekonomi  itu sendiri adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan suku bunga dan anggaran pemerintah serta  pasar  tenaga kerja kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.

Ø  Kebijakan ekonomi portugis

Kebijakan oleh pemerintahan Portugis yakni menerapkan Monopoli perdagangan Portugis di daerah Sunda Kelapa dan Maluku pada tahun 1511 melalui Alfonso de Albuquerque. Namun monopoli ini gagal karena Portugis kekurangan kapal untuk mengangkut rempah-rempah dan komoditi lainnya (Djoened.1992:15). Selain itu kegagalan Portugis dalam memonopoli perdagangan di Maluku dikarenakan banyak pegawai-pegawai dari pihak Portugis yang melakukan korupsi dan menimbun sendiri hasil panen dari pihak petani. Kegagalan pihak Portugis juga disebabkan oleh hancurnya armada kapal Portugis di Jawa akibat perang di Malaka pada tahun 1511. Selain itu dengan kembali aktifnya perdangangan Asia menyebabkan sistem monopoli Portugis menjadi tidak efektif ( Ricklefs.2008:45 ).  Namun pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirimkan armada yang terdiri dari 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu namun salah satu armada kapal tersebut tenggelam di perairan Madura yang tujuan utama atas pengiriman armada Portugis itu untuk membangun monopoli perdagangan cengkih (Djoened.1992:20).

Setibanya di Pulau Maluku kapal Portugis disambut baik oleh Sultan Aby Lais, Sulta, mereka kemudian membuat perjanjian kepada pihak Portugis tentang pembuatan benteng di Ternate dengan imbalan Sultan Ternate akan menyediakan cengkeh bagi Portugis. Kemunduran Bangsa Portugis dalam menguasai monopoli  disebabkan adanya korupsi dan kalahnya armada Portugis dari Malaka. Selain itu juga disebabkan dengan adanya pembunuhan sultan Khairun (1537-1570) yang menyebabkan Sultan Baabullah yang merupakan anak dari Sultan Khairun mengadakan perawanan terhadap Portugis dengan mengepung basis kekuatan Portugis dan mengepung benteng pertahanan Portugis selama 5 tahun.

Ø  Kebijakan ekonomi bangsa spanyol

            Bangsa Spanyol datang di Indonesia pada tahun 1580 Raja Spanyol Philip II memerintahkan Gubernur Jendral Spanyol yang ada di Manila untuk ekspedisi di wilayah Ternate. Kedatangan Spanyol di Ternate berhasil untuk membujuk Kerajaan Ternate untuk menandatangani perjanjian yang mengharuskan Ternate mengakui kekuasaan dan memberikan hak monopoli cengkih bagi Spanyol (Djoened.1992:20).

            Selain itu kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Spanyol di Indonesia adalah mengenai kebijakan barter yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Kebijakan ini dilakukan karena pihak Spanyol sulit untuk mendapatkan pengaruh di Maluku maupun di Ternate karena adanya campur tangan dari pihak VOC, barter yang digunakan oleh Spanyol adalah dengan menukar kebutuhan sehari-haari seperti beras, jagung dan gandum serta kain, kemudian ditukar dengan rempah-rempah.

Ø  Kebijakan ekonomi  VOC di indonesia

            Kedatangan Bangsa Portugal di Indonesia telah memberikan banyak inspirasi terhadap Bangsa Eropa yang lainnya sehingga mereka berbondong-bondong untuk menancapkan bendera kekuasaan di Indonesia. Setelah kedatangan Bangsa Portugis yang ingin menciptakan perdangangan monopoli terhadap penjualan rempah-rempah dan cengkih di Indonesia, namun usaha itu ternyata gagal. Kegiatan monopoli yang pernah diterapkan oleh Bangsa Portugis kemudian diteruskan oleh Belanda yang ingin menyaingi perdagangan rempah-rempah di Eropa dengan membangun kongsi dagang yang dinamakan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie ). Kedatangan VOC di Indonesia dimulai pada tahun 1602, sampai kemudian tahun 1642. Terdapat beberapa kebijakan-kebijakan VOC dan pengaruhnya bagi rakyat Indonesia). Berikut ini kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia:

v Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Dalam hal ini VOC berhasil menguasai produksi lada yang berhasil dikuasai oleh Banten dengan cara membangun benteng di Batavia yang digunakan sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia yang mampu untuk menyaingi dan menggantikan peran pelabuhan Malaka (Leirissa.2012:38).

v Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Apabila ada konflik internal di satu kerajaan, atau ada pertikaian antara satu kerajaan dengan kerajaan tetangganya, Belanda membantu salah satu pihak untuk mengalahkan lawannya, dengan imbalan yang sangat menguntungkan bagi pihak Belanda, termasuk antara lain memperoleh sebagian wilayah yang bersama-sama dikalahkan. Dengan tipu muslihat dan bantuan penguasa setempat, Belanda berhasil mengusir Portugis dari wilayah yang mereka kuasai di Maluku, yang sangat kaya akan rempah-rempah, yang mahal harganya di Eropa. Contoh-contoh lain dari politik devide et impera adalah:

1.    Pihak VOC ikut campur tangan terhadap konflik yang terjadi di Banten yang melibatkan salah seorang putra raja yang bersekutu dengan VOC, kemudian VOC berhasil mengintervensi salah satu pihak dan berhasil merebut istana. Pada tahun 1683 VOC berhasil membuat perjanjian kepada sultan agar hasil dari panen lada disalurkan kepada pihak VOC

v Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia diangkatlan jabatan Gubernur Jenderal VOC antara lain:

1. Pieter Both, merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610-1619 di Ambon.

2. Jan Pieterzoon Coen, merupakan Gubernur Jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia). Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara memudahkan pelayaran ke Belanda.

v Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda.

- hak monopoli 

- hak untuk membuat uang

- hak nutuk mendirikan benteng

-hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan
- hak untuk tentara. 

v Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta (Batavia).

v  Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten).  Yakni dengan Melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan. Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Perancis dan Denmark. Hal ini banyak dijumpai di pelabuhan bebas Makasar.

v Kebijakan VOC terhadap Maluku yang bersifat dualistik yakni dengan melaksanakan penghilangan daerah-daerah produsen cengkeh Maluku yang dikuasai oleh kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Kemudian pihak kerajaan menyetujui keinginan VOC agar cengkeh dan pala tidak diproduksi dan dijual di Maluku dengan diadakannya “Extirpatie” yakni penebangan pohon-pohon cengkeh dan pala yang terdapat di dalam wilayah kerajaan-kerajaan tersebut dan sebagai imbalannya pihak VOC memberikan upah kepada para Sultan dan Bobato (pejabat kerajaan) yang dinamakan  “Recognitiepennningen” sehingga pada tahun 1620 di wilayah Maluku tidak terdapat lagi cengkeh dan pala sehingga pusat perdagangan dipindahkan dari Ambon yang semula berpusat di wilayah itu beralih ke daerah Batavia (Jayakarta) yang merupakan wilayah kekuasaan VOC (Leirissa.2012:43).