peranan habibie dala pelepasan timor-timor

PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR

Presiden Habbibie pada waktu itu menyiapkan opsi jajak pendapat di timor timur dan presiden B.J habibie memberikan 3 opsi. Di bawah proposal Habibie pemerintah di Jakarta bertanggung jawab hanya untuk kebijaksanaan luar negeri, menjaga musuh dari penyerbuan oleh negeri asing, dan masalah keuangan. Proposal Habibie merupakan otonomi luas di mana Jakarta bertanggung jawab untuk hanya tiga (3) bidang; urusan hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar, dan aspek kebijaksanaan moneter dan fiskil. Dalam bulan Agustus Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dan Portugal bertemu untuk pembicaraan mendalam mengenai masa depan Timor Timur. Akan tetapi kedua pihak masih mengalami perbedaan pendapat. Indonesia menganggap pelaksanaan otonomi luas di Timor Timur sebagai penyelesaian akhir masalah sementara Portugal melihat otonomi luas sebagai langkah pertama dalam proses kemerdekaan Timor Timur.  (Habibie, Bacharuddin Jusuf: 2006)

Menurut presiden Habibie setelah selama 24 tahun indonesia memberikan bantuan berupa pembangunan di Timor- Timur dan berbagai upaya diplomatik  untuk menyelesaikan konflik telah dilaksnakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di timtim tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti, bahkan mendapat berbagai tekanan daru pihak internasional, maka wajar jika pemerintahan habibie kemudian meyerahkan masalah ini kepada pihak PBB. Presiden B.J Habibie mengadakan perundingan dialog segitiga antara Portugal, Indonesia dan pihak PBB ( Makmur,2008:347). Pemerintah indonesia juga memberikan alternatif khusus terhadap Timtim yakni dengan memberikan otonomi khusus.  Kemudian pada tanggal 12 maret 1999, terjadi lagi perundingan yang menghasilkan naskah kesepakaan Indonesia dan Portugal untuk mengadakan pemungutan suara langsung atau jajak pendapat dengan sponsor untuk mengetahui keinginan rakyat Timtim . kesepakatan ini diumumkan didalam markas PBB di New York, dengan syarat pemungutan suara dilakukan dengan demokratis dan referendum

SEJARAH DINASTI MING

Dinasti Ming (1368-1644 M)

Penghujung Dinasti Yuan ditandai oleh adanya pemerintahan yang korup, pajak, dan inflasi yang tinggi. Hal ini semakin diperparah dengan adanya sikap bangsa Mongol yang suka bertindak sewenang-wenang. Kekaisaran kemudian mengganti mata uang yang telah beredar sejak zaman Kubilai Khan dengan mata uang baru. Mata uang ini baru dicetak dalam jumlah besar sehingga menyebabkan hiperinflasi. Hal ini kemudian menyebabkan perekonomian ambruk dan bencana kelaparan merebak dimana-mana. Pada tahun 1351, terjadi bencana banjir besar yang diakibatkan Sungai Kuning meluap. Kekaisaran kemudian menyuruh rakyat melakukan kerja paksa untuk memperbaiki bendungan Sungai Kuning. Kerja paksa ini kemudian menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan akhirnya me nimbulkan pemberontakan petani yang terjadi pada bulan Mei 1351.

Pada tahun berikutnya Guo Zixing memimpin pemberontakan dan berhasil menguasai wilayah Haozhou. Ketika Guo Zixing melakukan pemberontakan Zhu Yuanzhang juga ikut berpartisipasi dan berjasa dalam beberapa pertempuran. Jasa Zhu kemudian menarik perhatian Guo yang akhirnya menikahkan putri angkatnya kepada Zhu. Tahun 1356, dengan kekuatannya sendiri, ia berhasil menaklukkan jiqing dan mengganti nama menjadi Yngtian. Yingtian inilah yang kemudian menjadi ibukota yang baru setelah Dinasti Ming berdiri.

Zhu Yuanzhang kemudian memutuskan untuk berbasis di Yingtian untuk memusatkan kekuatan demi mempersatukan daratan Cina. Pada awalnya, situasi Zhu di wilayah Yingtian sangat

Kondisi dan letak Georgrafis Rengasdengklok

Kondisi dan letak Georgrafis Rengasdengklok

            Karawang adalah salah satu daerah yang memiliki perjalanan  sejarah sangat panjang, karena Karawang mulai muncul dalam panggung sejarah pada pertengahan  abad ke-15. Eksistensi  Karawang  yang lebih jelas terjadi mulai dekade ketiga abad ke-17, ketika daerah itu mulai berstatus sebagai kabupaten. Dalam perjalanan sejarahnya, di Karawang terjadi berbagai peristiwa penting yang   merefleksikan   sikap   dan   gejolak   masyarakat   dalam   menghadapi intervensi pihak luar. Gejolak itu mencapai klimak pada sekitar proklamasi dan revolusi kemerdekaan.

Pada waktu yang tercakup ke dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Karawang adalah salah satu basis perjuangan dalam upaya merebut dan   mempertahankan   kemerdekaan.   Waktu   itu   Kabupaten   Kawarang   – termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Jakarta -- dengan ibukota Purwakarta, terdiri  atas  8  kewedanan,   yaitu  Karawang,   Purwakarta,   Rengasdengklok, Cikampek, Subang, Sagalaherang, Ciasem, dan Pamanukan.

Rengasdengklok merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia,  yakni sebagai tempat dimana Naskah Prokalamasi di buat sekaligus sebaagai tempat  yang digunakan oleh golongan muda untuk menyembunyikan para golongan tua seperti Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta dari pengaruh bangsa Jepang.

Tokoh-tokoh  pemuda  sudah  tidak  sabar  untuk  segera  mem- proklamasikan    kemerdekaan.    Oleh   karena   itu,   Sukarno-Hatta    terpaksa “diculik”.   Rengasdengklok   dipilih  menjadi  tempat  “penyanderaan”   kedua tokoh tersebut dengan beberapa pertimbangan:

1.      Letak Rengasdengklok cukup strategis, karena merupakan daerah belakang Jakarta sebelah timur, sehingga baik menjadi pangkalan mundur bagi perjuangan di Jakarta.

2.       Daerah itu dikuasai oleh kompi Tentara PETA yang bermarkas di sana, di bawah pimpinan Cudanco Umar Bahsan (semula Cudanco Subeno).

3.      Kompi PETA Rengasdengklok sudah sejak lama bersikap antipati terhadap tentara Jepang,  bahkan merencanakan  untuk melancarkan  pemberontakan. Rencana   itu   mendapat   dukungan   sejumlah   besar   rakyat   Karawang, khususnya  penduduk  Ujung  Karawang.  Hal  itu  berarti  rakyat  Karawang sudah siap menyambut kemerdekaan.

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

 KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PORTUGIS, SPANYOL, DAN VOC DI INDONESIA

Kebijakan ekonomi  itu sendiri adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan suku bunga dan anggaran pemerintah serta  pasar  tenaga kerja kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.

Ø  Kebijakan ekonomi portugis

Kebijakan oleh pemerintahan Portugis yakni menerapkan Monopoli perdagangan Portugis di daerah Sunda Kelapa dan Maluku pada tahun 1511 melalui Alfonso de Albuquerque. Namun monopoli ini gagal karena Portugis kekurangan kapal untuk mengangkut rempah-rempah dan komoditi lainnya (Djoened.1992:15). Selain itu kegagalan Portugis dalam memonopoli perdagangan di Maluku dikarenakan banyak pegawai-pegawai dari pihak Portugis yang melakukan korupsi dan menimbun sendiri hasil panen dari pihak petani. Kegagalan pihak Portugis juga disebabkan oleh hancurnya armada kapal Portugis di Jawa akibat perang di Malaka pada tahun 1511. Selain itu dengan kembali aktifnya perdangangan Asia menyebabkan sistem monopoli Portugis menjadi tidak efektif ( Ricklefs.2008:45 ).  Namun pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirimkan armada yang terdiri dari 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu namun salah satu armada kapal tersebut tenggelam di perairan Madura yang tujuan utama atas pengiriman armada Portugis itu untuk membangun monopoli perdagangan cengkih (Djoened.1992:20).

Setibanya di Pulau Maluku kapal Portugis disambut baik oleh Sultan Aby Lais, Sulta, mereka kemudian membuat perjanjian kepada pihak Portugis tentang pembuatan benteng di Ternate dengan imbalan Sultan Ternate akan menyediakan cengkeh bagi Portugis. Kemunduran Bangsa Portugis dalam menguasai monopoli  disebabkan adanya korupsi dan kalahnya armada Portugis dari Malaka. Selain itu juga disebabkan dengan adanya pembunuhan sultan Khairun (1537-1570) yang menyebabkan Sultan Baabullah yang merupakan anak dari Sultan Khairun mengadakan perawanan terhadap Portugis dengan mengepung basis kekuatan Portugis dan mengepung benteng pertahanan Portugis selama 5 tahun.

PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR

PERANAN B.J HABIBIE DALAM PELEPASAN TIMOR-TIMOR

Presiden Habbibie pada waktu itu menyiapkan opsi jajak pendapat di timor timur dan presiden B.J habibie memberikan 3 opsi. Di bawah proposal Habibie pemerintah di Jakarta bertanggung jawab hanya untuk kebijaksanaan luar negeri, menjaga musuh dari penyerbuan oleh negeri asing, dan masalah keuangan. Proposal Habibie merupakan otonomi luas di mana Jakarta bertanggung jawab untuk hanya tiga (3) bidang; urusan hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar, dan aspek kebijaksanaan moneter dan fiskil. Dalam bulan Agustus Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dan Portugal bertemu untuk pembicaraan mendalam mengenai masa depan Timor Timur. Akan tetapi kedua pihak masih mengalami perbedaan pendapat. Indonesia menganggap pelaksanaan otonomi luas di Timor Timur sebagai penyelesaian akhir masalah sementara Portugal melihat otonomi luas sebagai langkah pertama dalam proses kemerdekaan Timor Timur.  (Habibie, Bacharuddin Jusuf: 2006)

Menurut presiden Habibie setelah selama 24 tahun indonesia memberikan bantuan berupa pembangunan di Timor- Timur dan berbagai upaya diplomatik  untuk menyelesaikan konflik telah dilaksnakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di timtim tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti, bahkan mendapat berbagai tekanan daru pihak internasional, maka wajar jika pemerintahan habibie kemudian meyerahkan masalah ini kepada pihak PBB. Presiden B.J Habibie mengadakan perundingan dialog segitiga antara Portugal, Indonesia dan pihak PBB ( Makmur,2008:347). Pemerintah indonesia juga memberikan alternatif khusus terhadap Timtim yakni dengan memberikan otonomi khusus.  Kemudian pada tanggal 12 maret 1999, terjadi lagi perundingan yang menghasilkan naskah kesepakaan Indonesia dan Portugal untuk mengadakan pemungutan suara langsung atau jajak pendapat dengan sponsor untuk mengetahui keinginan rakyat Timtim . kesepakatan ini diumumkan didalam markas PBB di New York, dengan syarat pemungutan suara dilakukan dengan demokratis dan referendum.

Kebijakan bangsa Eropa di Indonesia

Kedatangan BangsaEropa di Indonesia Serta Kebijakan yang Diberikan

Awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ( Indonesia ) pada abad 16.  Mereka datang ke Indonesia dalam misi mencari sumber rempah-rempah yang menjadi salah satu komoditi dagang paling dicari di Eropa (Paramita rahayu.2008.228.)  kenyataan ini lah yang mendorong banyaknya bangsa Eropa yang mulai datang untuk mencari sumber-rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis pada awal abad  ke 16 telah memulai ekspansi bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh bangsa Spanyol, Bangsa Belanda Melalui VOC, kemudian Inggris. Bangsa Eropa dalam petualangannya ke Indonesia telah memberikan pengaruh-pengaruh dalam bidang ekonomi dan melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi baik untuk mengambil hati masyarakat Indonesia maupun untuk menguasai hasil rempah-rempah di Indonesia.

 Kebijakan ekonomi  itu sendiri adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan suku bunga dan anggaran pemerintah serta  pasar  tenaga kerja kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi yang diterapkan olah bangsa eropa di Indonesia ada bermacam-macam yakni

Pandai Besi dan Karyanya

Pandai Besi

ANN Dunham, antropolog Amerika Serikat dan ibu Presiden Amerika Barack Obama, terpaku heran melihat dua pembesar desa menunjukan sikap takzim pada perajin keris, Pak Djeno. Mereka berbicara dengan nada yang direndahkan. Kepala mereka seringkali menunduk ketika mendengar Pak Djeno berbicara. Tak seperti yang Ann kenal, sikap mereka berbeda; tak ada kelakar dan tawa dari mereka sebagaimana biasa. Dua pembesar itu menemani Ann yang sedang menyusun disertasi mengenai pandai besi di Indonesia. Pada 1988, Ann menyambangi desa di Sleman, Yogyakarta, untuk menambah bahan-bahan penulisan.

Sebelumnya, Ann tak tahu bahwa pandai besi memiliki posisi yang tinggi meski secara kelas sosial wong cilik. Dia baru tahu saat menatap rajah silsilah di dinding rumah Pak Djeno. Rajah itu menunjukan Pak Djeno sebagai generasi keempatbelas keturunan pandai besi Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Ann terkesiap. Di tengah rasa kejutnya, Ann disodorkan beberapa keris oleh Pak Djeno. Dia memutuskan membeli salah satunya. Sikap dua pembesar desa terhadap Ann pun berubah. Kejadian ini dia tuangkan dalam disertasinya yang telah dibukukan, Pendekar-Pendekar Besi Nusantara.

Pandai besi telah ada sejak berpuluh abad lampau. Menurut arkeolog Titi Surti Nastiti dalam Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna, cukup banyak prasasti yang menyebut keberadaan mereka. Kala itu, mereka dikenal sebagai pandai wsi (besi). 

Beberapa desa di Jawa Tengah seperti Tanggung dan Kedok dikenal sebagai asal pandai besi sedari abad ke-8. Mereka mengolah bijih besi yang terdapat di dekat tempat tinggalnya, terutama wilayah perbukitan. Dari sini terbentuk jejala industri besi rumah tangga. Di pasar, mereka menjual karyanya berupa pisau, parut, loyang, cetakan kue, dan alat-alat pertanian.      

Waktu itu, masyarakat Jawa menempatkan pandai besi pada posisi unik. Ada yang menganggap keahlian mereka tak lebih dari tukang sehingga status dan kelas sosialnya rendah. “Dalam beberapa naskah kesusastraan seperti Slokantara (abad ke-14) dan Agama Adigama, kelompok pandai dimasukkan ke dalam kelompok candala, yaitu kelompok masyarakat yang kedudukannya paling rendah,” tulis Titi.